Resiko dalam Kredit Sindikasi

Resiko dalam kredit sindikasi tidak bisa dihindarkan sehingga dalam pemberian Kredit Sindikasi, perbankan harus memperhatikan beberapa risiko yang perlu mendapatkan perhatian dari perbankan peserta sindikasi diantaranya adalah :

1. Risiko Kredit (Credit Risk): Risiko kredit yang melekat dalam pemberian Kredit Sindikasi akan meningkat mengingat bahwa jangka waktu Kredit Sindikasi yang panjang dan jumlah / besaran Kredit Sindikasi yang sangat besar sehingga harus dilakukan mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisa mendalam kepada debitur sehingga bank peserta sindikasi tidak boleh mengandalkan sepenuhnya pada pemaparan, penilaian dan analisa kredit yang dipersiapkan oleh arranger.
2. Risiko Pasar (Market Risk): Bank peserta sindikasi sebagai kreditur berpotensi terekspose risiko pasar apabila terjadi perubahan kondisi keuangan debitur dan pergerakan tingkat suku bunga pasar yang bersifat merugikan dengan demikian tindakan mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh bank peserta sindikasi adalah dengan mencantumkan klausa “force majeure” atau “material adverse change” dalam perjanjian Kredit Sindikasi, dimana klausa tersebut memungkinkan kreditur untuk melakukan pembatalan atau perbaikan terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat apabila terjadi gangguan terhadap pasar atau pemburukan kondisi kredit.
3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk): Risiko likuiditas yang muncul dalam pemberian Kredit Sindikasi dapat dikelola dengan membatasi jumlah pinjaman sindikasi jangka panjang dan pinjaman jangka panjang jenis lainnya sampai ke tingkat prosentase penyediaan dana yang stabil, selain itu bank juga perlu melakukan pengelolaan likuiditas dan eksposure transaksi sindikasi melalui pengalihan kredit di pasar sekunder (secondary market).
4. Risiko Hukum (Legal Risk): Mempertimbangkan kompleksitas Kredit Sindikasi dalam hal skala, persyaratan dan banyaknya pihak yang terlibat didalam sindikasi, maka risiko hukum yang mungkin muncul dapat dimitigasi dengan memastikan bahwa info memo telah mencakup hal-hal yang penting dan mengikat masing-masing pihak dan tercermin dalam perjanjian Kredit Sindikasi dan klausula -kalusula perlindungan yang sesuai  kemudian harus dilakukan dokumentasi yang lengkap dan terperinci.
5. Risiko Reputasi (Reputation Risk): Mengingat bahwa Kredit Sindikasi memiliki kreditur lebih dari satu maka cenderung memiliki profil publik yang lebih besar sehingga lebih sulit untuk mengendalikan aliran informasi yang terjadi, dan langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk pihak tertentu yang ditugaskan untuk menangani komunikasi dan hubungan media (corporate communications), kemudian melakukan koordinasi antar anggota sindikasi sehingga hubungan dengan media bisa ditangani dengan efektif dan yang dan yang terpenting adalah arranger harus melakukan koordinasi dengan debitur untuk menjamin bahwa terdapat pendekatan yang saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan media akan informasi.
6. Risiko Operasional (Operational Risk): Risiko operasional dalam Kredit Sindikasi dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian antara lain dalam memberikan saran kepada anggota sindikasi secara berkala, pengaturan pencairan kredit, penetapan kembali tingkat suku bunga, dan pengaruh pembayaran pokok dan bunga kepada para anggota sindikasi

READ MORE - Resiko dalam Kredit Sindikasi

Istilah-istilah dalam Kredit Sindikasi

Penandatanganan Fasilitas Kredit Sindikasi Garuda Indonesia

Pemberian kredit sindikasi dimaksudkan agar terdapat diversivikasi resiko, karena masing-masing bank akan melakukan sharing dana berdasarkan hasil analisis kemampuan bank tersebut dalam menyediakan dana. Berikut istilah-istilah yang sering muncul dalam pelaksanaan kredit sindikasi:

1. Kredit Sindikasi (Syndicated Loan) adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan (bank) dengan persyaratan yang sama bagi peserta Sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.
2. Surat Penawaran (Offering Letter) adalah dokumen penawaran Kredit Sindikasi yang dibuat dan ditawarkan oleh Bank kepada debitur. Offering Letter yang berlaku disini merupakan dokumen penawaran pemberian Kredit Sindikasi atas dasar analisa pendahuluan yang dilakukan oleh Bank yang nantinya akan bertindak sebagai pemimpin Kredit Sindikasi tersebut (lead manager).
3. Mandat (Mandate) adalah kewenangan yang diberikan oleh debitur kepada suatu pihak (bank atau sekelompok bank atau lembaga keuangan non bank) untuk menyelenggarakan transaksi Kredit Sindikasi, dimana dengan kewenangan tersebut berarti debitur menyetujui pihak yang diberi kewenangan bertindak sebagai arranger atau bidding group untuk membentuk Sindikasi kredit guna memperoleh dana pembiayaan yang diperlukannya.
4. Arranger adalah pihak (Bank/ sekelompok bank/ lembaga keuangan non bank) yang berdasarkan mandat yang diperoleh debitur, mengatur segala sesuatunya terkait Kredit Sindikasi, dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatangan Kredit Sindikasi dan memonitor setelah Kredit Sindikasi ditandatangani.
5. Lead Manager / Lead Bank adalah pihak (Bank) yang berperan sebagai koordinator dan mengelola Kredit Sindikasi dimana fungsinya adalah sebagai motor penggerak Kredit Sindikasi. 
6. Borrower adalah debitur yang mengajukan permohonan/ mendapatkan pendanaan dari fasilitas Kredit Sindikasi.
7. Participant/ Lender adalah para pihak (bank atau lembaga keuangan non bank) yang ikut serta membiayai Kredit Sindikasi.
8. Agent/ Agen Bank adalah pihak (Bank atau lembaga keuangan non bank) yang ditunjuk oleh anggota Sindikasi untuk mengadministrasikan dan mengoperasikan Kredit Sindikasi selama jangka waktu kredit dan memperoleh fee untuk tugasnya itu. Agent bertindak untuk dan atas nama anggota Sindikasi dalam berhubungan dengan debitur.
9. Underwriter (Penjamin) adalah penjaminan oleh sebuah bank atau beberapa bank, biasanya adalah lead manager / lead bank, baik sendiri maupun mengajak beberapa bank lain untuk bergabung, untuk menjamin kepastian penyediaan dana yang diperlukan oleh debitur.
10. Certificate of Transfer adalah dokumen yang diterbitkan oleh agent bank atas nama debitur dan peserta Sindikasi, yang berisi penawaran dari debitur, agent, dan peserta Sindikasi kepada pihak lain yang nantinya akan berperan sebagai pemegang COT baru bahwa pemegang COT akan diterima oleh semua pihak yang terkait Kredit Sindikasi sebagai pihak dalam perjanjian Kredit Sindikasi sebagai pengganti dari pemegang COT semula.

READ MORE - Istilah-istilah dalam Kredit Sindikasi

Kredit Multiguna

Perbankan saat ini menyediakan berbagai produk kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, termasuk untuk pembiayaan  yang sifatnya konsumtif. Perkembangan produk kredit konsumtif yang telah ada saat ini dikhususkan untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan konsumtif, mulai dari kebutuhan akan perumahan, kendaraan bermotor, maupun kebutuhan konsumtif lainnya.

Untuk menambah variasi produk pinjaman konsumtif dan memanfaatkan besarnya pasar yang ada, banyak perbankan mebuat produk Kredit Multiguna (KMG) hal ini dilakukan untuk memberikan solusi pembiayaan bagi setiap individu sesuai repayment capacity yang selama ini belum dapat dilayani dengan skim kredit konsumtif yang sudah ada saat ini.

Kredit Multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan/penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif (consumtive purpose) yang tidak dapat dilayani dengan skim KPR dan KKB maupun kredit konsumtif lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit Multiguna (KMG) ini ditujukan kepada calon debitur perorangan, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Individu berpenghasilan tetap adalah individu yang menerima penghasilan secara bulanan atau dalam periode tertentu secara rutin dan kontinu (sustainable) yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya, antara lain : Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri sipil/TNI/Polri, Pegawai Perusahaan Swasta.
2. Individu berpenghasilan tidak tetap adalah individu yang tidak menerima penghasilan secara bulanan tapi secara umum mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya, antara lain: Pengusaha/wiraswasta/pedagang, Golongan profesional antara lain dokter/bidan, akuntan, notaris, pengacara, konsultan, artis/seniman, petani dan lain-lain.

Bagi anda yang berminat mengajukan permohonan Kredit Multiguna (KMG) berikut in adalah syarat-syarat untuk mengajukan Kredit Mutiguna (KMG):

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet sesuai informasi Bank Indonesia.
5. Membuka/memiliki rekening simpanan
6. Menyerahkan dokumen : Copy identitas pemohon (suami-istri), misalnya KTP / SIM, Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Pas foto terbaru, Copy Rekening Koran (R/C) giro / tabungan / tagihan kartu kredit, selama 3 bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

READ MORE - Kredit Multiguna

Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan (bank) dengan persyaratan yang sama bagi peserta Sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

Pemberian kredit Sindikasi dimaksudkan untuk melakukan diversifikasi risiko karena masing-masing bank akan melakukan sharing dana berdasarkan hasil analisis kemampuan bank dalam menyediakan dana. Banyak manfaat yang dapat diambil sehubungan dengan pemberian kredit secara sindikasi, baik manfaat bagi bank peserta sindikasi maupun manfaat bagi calon debitur.

Beberapa manfaat yang diperoleh pihak perbankan dengan memberikan kredit secara sindikasi antara lain yaitu melaksanakan mitigasi risiko, meningkatkan reputasi bank, meningkatkan hubungan bank dengan nasabah, mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam sindikasi lainnya serta dapat melakukan komunikasi antar bank mengenai market sindikasi. Sedangkan manfaat bagi debitur pemberian kredit secara sindikasi dapat memenuhi kebutuhan debitur dalam jumlah yang besar dengan biaya (cost of debt) yang bersaing sehingga tidak harus berhubungan dengan banyak bank. Selain itu dengan adanya kebijakan Bank Indonesia tentang BMPK, maka untuk dapat membiayai debitur yang memerlukan jumlah dana yang besar perbankan dituntut dapat melakukan pemberian kredit secara Sindikasi. 

READ MORE - Kredit Sindikasi

Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah dapat melakukan sejumlah transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti smart phone ataupun tablet, layanan perbankan yang umumnya dapat diakses menggunakan mobile banking antara lain pengecekan saldo rekening, tranfer antar rekening sampi dengan pembayaran tagihan-tagihan bulanan.

Pada awalnya layanan mobile banking mengunakan jasa short massage service (SMS) untuk melakukan transaksi keuangan mobile sehingga layanan ini dikenal sebagai SMS Banking, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akses layanan mobile banking pun semakin mudah dengan berkembangnya internet. Munculnya smart phone dengan layanan WAP memungkinkan layanan mobile banking di akses melalui internet, aplikasi mobile banking pun dapat dengan mudah di unduh dan dipasang di perangkat mobile atau smart phone. Saat ini kemajuan dunia teknologi web seperti HTML5, CSS3 dan JavaScript telah membuat lembaga perbankan meluncurkan layanan berbasis web mobile untuk melengkapi aplikasi yang sudah ada sekarang ini. Layanan mobile banking sendiri tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga perbankan ataupun institusi-institusi keuangan yang melaksanakan layanan perbankan dan jasa keuangan dengan bantuan perangkat mobile atau smart phone. Layanan yang ditawarkan termasuk fasilitas untuk melakukan transaksi pasar perbankan dan saham, untuk mengelola account dan untuk mengakses informasi disesuaikan

READ MORE - Mobile Banking

Resiko Menjalankan Bisnis Usaha Waralaba

Bisnis usaha waralaba merupakan salah satu pilihan untuk anda yang ingin memulai usaha sendiri,  bisnis usaha ini memang banyak memiliki kelebihan-kelebihan, dibandingkan jika anda memulai bisnis usaha sendiri, meskipun potensi untuk berkembang sangat besar namun sebelum anda memutuskan untuk memjalankan bisnis usaha waralaba sebaiknya anda pelajari siklus bisnis usaha waralaba dan mempelajari resiko-resiko yang ada dalam bisnis usaha ini.

Berikut ini saya sampaikan sedikit mengenai resiko-resiko yang mungkin muncul ketika anda menjalankan bisnis usaha waralaba:

A. Manajemen

1. Managerial Incompetence (pengelolaan yang tidak kompeten) dan tidak berpengalaman
2. Sistem pengendalian dan penagawasan tidak berjalan baik
3. Standarisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan franchise dan franchisor.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Ketersediaan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis.
2. Kualitas SDM, training.
3. Tingkat perputaran tenaga kerja tinggi

C. Operasional : Standarisasi pelayanan tidak berjalan dengan baik
D. Aspek Pemasaran :

1. Jenis Produk / Jasa :

         a. Tidak memiliki potensi konsumen yang besar
         b. Daya tarik bagi pelanggan rendah
         c. Dihindari usaha yang memiliki siklus hidup produkyang pendek.
         d. Memiliki image Yang kurang baik dan tidak dikenal.
         e. Kontinuitas pengadaan barang tidak berjalan baik
         f. Standar Produk dan mutu tidak ada.

    2. Target market tidak jelas

E. Persaingan :

1. Jaminan dari franchisor untuk pembukaan outlet lain yang berpotensi menjadi saingan tidak akan dibuka.
2. Lokasi usaha tidak strategis.
3. Tidak melakukan strategi promosi yang disarankan oleh franchisor.

Selain resiko-resiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usaha ini, perlu juga diperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat bisnis usaha waralaba milik anda berhasil.

1. Lokasi usaha yang strategis

2. Mempunyai pelanggan tetap

3. Pelayanan yang baik

4. Manajemen yang baik

5. Barang/jasa yang ditawarkan mempunyai keunggulan

6. Jenis barang yang ditawarkan lengkap

7. Bangunan tempat usaha menarik

8. Tersedia fasilitas pembayaran secara tunai,debit atau kredit. 

READ MORE - Resiko Menjalankan Bisnis Usaha Waralaba

Mengenal Bisnis Usaha Waralaba

Bisnis usaha waralaba merupakan salah satu peluang usaha yang berkembang pesat di Indonesia dan masih memiliki potensi bisnis yang sangat baik untuk dikembangkan, bertumbuhnya jumlah pembeli waralaba dan banyaknya usaha yang terkonversi menjadi waralaba, seperti Waralaba Indomart, Alfamart, Salon Johny Andrean, Es Teller 77, dll. membuat bisnis usaha waralaba menjadi pilihan utama bagi anda yang ingin memulai bisnis.

Perkembangan dan pertumbuhan bisnis usaha waralaba yang kian pesat dan saat ini sudah menjangkau ke berbagai wilayah di Indonesia membuat kalangan perbankan menjadikan bisnis usaha waralaba sebagai salah satu segmen bisnis yang layak untuk di biayai.

Bagi anda yang tertarik untuk membuka bisnis usaha waralaba  dan ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan ada baiknya anda mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang lazim dalam bisnis usaha waralaba. berikut saya sampaikan istilah-istilah dalam bisnis usaha waralaba:

1. Kredit waralaba adalah kredit yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi bagi usaha waralaba.
2. Waralaba (franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan /atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
3. Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Penerima waralaba (franchise) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi Waralaba.
5. Penerima waralaba utama (master franchise) adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba dan berbentuk perusahaan nasional.
6. Penerima waralaba lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba utama.
7. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
8. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba dari Dinas Perdagangan atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
9. Franchise fee adalah jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian hak intelektual pemberi waralaba, yang dibayar untuk satu kali di awal pembelian waralaba.
10. Biaya royalti (royalty fee) adalah biaya atau fee yang harus dibayar kepada franchisor secara periodik yang merupakan persentase dari omzet penjualan dan sifatnya tidak dapat dikembalikan kembali.
11. Biaya periklanan (advertising fee) adalah biaya yang dibayarkan oleh franchise kepada franchisor untuk membiayai pos pengeluaran/belanja iklan dari franchisor yang disebarluaskan secara nasional/international.
12. Biaya pengelolaan (management fee) adalah biaya yang harus dibayar kepada franchisor setiap bulannya atas bantuan atau dukungan manjemen yang diberikan kepada franchise.

READ MORE - Mengenal Bisnis Usaha Waralaba